SEMARANG, Kabarsatu.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong percepatan pelaksanaan program APBD Tahun 2026 agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan seluruh program prioritas harus berjalan lebih efektif, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026).
Rapat itu menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan pada triwulan pertama tahun ini.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya melihat serapan anggaran, tetapi juga menilai dampak nyata dari setiap program yang dijalankan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah lebih fokus pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
“Program yang menyentuh masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kita ingin anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat,” ujar Ahmad Luthfi.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama ialah infrastruktur jalan.
Ia mengungkapkan bahwa tingkat kemantapan jalan di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 94,4 persen pada akhir 2025 menjadi 84 persen pada triwulan pertama 2026.
Penurunan tersebut harus segera ditangani melalui langkah cepat dan terukur.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diminta segera memetakan wilayah prioritas agar proses perbaikan berjalan lebih efektif.
Pemprov Jawa Tengah juga membuka peluang penambahan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mempercepat pemulihan kondisi jalan agar kembali seperti sebelumnya.
“Kita ingin kualitas jalan kembali baik. Jika memang perlu tambahan anggaran, tentu akan kita siapkan agar kemantapan jalan kembali meningkat,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, Ahmad Luthfi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, dan BLUD memperkuat sinergi dalam menjalankan program pembangunan daerah.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat penting agar target pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung demi hasil yang lebih maksimal.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik.
Fungsi kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus diperkuat agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan capaian kinerja pemerintah secara terbuka.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan bahwa kondisi geopolitik global dan kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Karena itu, seluruh OPD harus lebih inovatif dalam menyusun program kerja.
Ia menilai peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas fiskal daerah.
Berdasarkan data per 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,549 triliun atau 23,99 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp4,669 triliun atau 19,77 persen.
Capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga menunjukkan hasil positif.
Pada triwulan pertama 2026, realisasi PKB mencapai 18,86 persen atau sebesar Rp823,820 miliar, melampaui target awal sebesar 15,75 persen.
Namun, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan cukai dari pemerintah pusat belum masuk hingga akhir Maret.
Dana tersebut baru diterima oleh Pemprov Jateng pada April 2026.
“DBH memang mengalami keterlambatan dan baru kami terima pada April,” kata Sumarno.
Ia menambahkan, realisasi keuangan pada triwulan pertama masih mengalami deviasi, meskipun pelaksanaan fisik program tetap berjalan sesuai rencana.
Belanja daerah saat ini masih didominasi belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, dan subsidi.
Pemprov Jawa Tengah memastikan akan terus mengawal seluruh program prioritas agar target pembangunan tahun 2026 tetap tercapai dan hasilnya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
