SEMARANG | Kabarsatu.id – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang mempercepat penanganan dampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
Selain menyalurkan bantuan untuk warga terdampak, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang berupa normalisasi sungai hingga pembangunan hunian sementara (huntara).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menjelaskan kondisi banjir saat ini mulai terkendali setelah genangan air berangsur surut.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana juga telah menyelesaikan penutupan tanggul yang jebol sebagai langkah penanganan awal.
“Saat ini penanganan darurat sudah berjalan. Setelah itu, pemerintah akan membangun tanggul permanen agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Suharyanto saat meninjau lokasi bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (19/5/2026).
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan program pelebaran Sungai Plumbon guna mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.
Untuk mendukung proyek itu, Pemprov Jawa Tengah bersama Pemkot Semarang dan BBWS akan melakukan pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai.
Menurut Suharyanto, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah memprioritaskan kebutuhan masyarakat terdampak bencana, terutama terkait logistik dan tempat tinggal sementara.
Pemerintah telah mendistribusikan berbagai bantuan seperti makanan siap saji, air bersih, minuman, serta kebutuhan pokok lainnya.
BNPB juga membuka kemungkinan penambahan bantuan apabila kebutuhan warga terus meningkat.
Selain bantuan logistik, BNPB mulai menyiapkan pembangunan huntara bagi warga yang rumahnya terdampak cukup parah.
Sementara warga yang memilih tinggal mandiri akan menerima bantuan biaya sewa rumah sebesar Rp600 ribu setiap bulan sampai hunian tetap tersedia.
“Bagi warga yang rumahnya berada di zona rawan dan tidak layak ditempati kembali, pemerintah akan menyiapkan solusi hunian tetap,” kata Suharyanto.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah langsung bergerak sejak banjir terjadi.
Penanganan dilakukan sesuai prosedur penanggulangan bencana yang telah diterapkan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dinas Kesehatan menerjunkan layanan kesehatan melalui program Speling, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, sementara Dinas PUPR membantu penanganan infrastruktur di lokasi terdampak.
Pemprov Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan senilai Rp124 juta yang mencakup logistik makanan dan nonmakanan dari BPBD dan Dinas Sosial, bantuan beras serta mi mocaf dari Dinas Ketahanan Pangan, layanan kesehatan dan obat-obatan dari Dinas Kesehatan, hingga perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan.
“Kami memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dukungan BNPB juga sangat membantu percepatan penanganan banjir di Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi.
