SEMARANG, Kabarsatu.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026 dengan menyiapkan 123 juta liter air bersih untuk masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
Upaya ini dilakukan lebih awal agar krisis air bersih dan ancaman terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan.
BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten dan kota telah menyusun langkah distribusi air bersih untuk 18 daerah yang diperkirakan mengalami dampak kekeringan selama musim kemarau berlangsung.
Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menjelaskan bahwa persiapan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif yang dilakukan sejak awal tahun.
Selain menyiapkan cadangan air bersih, pihaknya juga terus memperbarui data wilayah rawan kekeringan agar penanganan berjalan lebih tepat sasaran.
Menurutnya, Jawa Tengah berupaya memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi ketika musim kemarau mulai berlangsung.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota, sebanyak 123 juta liter air bersih telah tersedia dan siap didistribusikan ke wilayah terdampak.
Ia menyebut, meskipun saat ini sejumlah daerah masih mengalami hujan, prediksi cuaca menunjukkan Pulau Jawa akan memasuki musim kemarau mulai Juni hingga Desember 2026.
Kondisi tersebut diperkirakan memiliki pola yang hampir sama dengan kemarau pada tahun 2024.
Sebagai gambaran, pada musim kemarau 2024 lalu, BPBD Jawa Tengah bersama pemerintah daerah berhasil menyalurkan sekitar 54 juta liter air bersih kepada masyarakat yang mengalami kekeringan.
Tahun ini, jumlah cadangan air yang disiapkan meningkat signifikan sebagai bentuk kesiapsiagaan yang lebih matang.
Selain ketersediaan air, BPBD juga mempersiapkan sarana pendukung seperti armada tangki pengangkut agar distribusi berjalan lancar.
Namun, pihaknya masih menghitung kebutuhan anggaran distribusi karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang berpengaruh pada biaya operasional.
Bergas menegaskan, aspek pembiayaan menjadi perhatian penting agar penyaluran air bersih tetap optimal tanpa menghambat respons cepat saat kondisi darurat terjadi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan kesiapan menghadapi musim kemarau, khususnya pada daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Ia menilai penanganan dampak kemarau tidak hanya berfokus pada penyediaan air bersih, tetapi juga harus menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terus diperkuat.
Menurutnya, seluruh elemen harus bergerak bersama agar dampak kekeringan tidak meluas, terutama terhadap target swasembada pangan di Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan bahwa penanganan darurat kekeringan membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk perusahaan strategis seperti PT Pertamina.
Ia menilai kerja sama tersebut penting untuk membantu kelancaran distribusi air bersih di lapangan, terutama saat kebutuhan masyarakat meningkat drastis akibat musim kemarau panjang.
