SEMARANG | Kabarsatu.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memasukkan pendidikan perkoperasian ke lingkungan sekolah sebagai langkah membangun pemahaman ekonomi kerakyatan sejak dini. Program tersebut menyasar siswa SD hingga SMA dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyebut Jawa Tengah memiliki sejarah kuat dalam perkembangan koperasi nasional.
Karena itu, pemerintah daerah ingin menghidupkan kembali semangat gotong royong dan ekonomi berbasis kebersamaan melalui dunia pendidikan.
Menurut Luthfi, banyak koperasi pada masa lalu tidak berkembang maksimal karena masyarakat kurang memahami konsep koperasi sejak awal.
Ia menilai sekolah dapat menjadi tempat paling tepat untuk menanamkan nilai kebersamaan, kerja sama, dan kemandirian ekonomi kepada generasi muda.
“Kami sudah menyiapkan kurikulum perkoperasian dan ingin sekolah segera menerapkannya mulai dari pendidikan dasar,” ujar Luthfi saat menerima laporan dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Rabu (20/5/2026).
Ia menambahkan, langkah tersebut juga mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto, mengatakan pihaknya telah menyerahkan rancangan kurikulum perkoperasian kepada Kemendikdasmen untuk dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan peluncuran program pada awal Juni 2026 sebelum penerapan resmi pada tahun ajaran baru.
Bramianto menjelaskan, materi pembelajaran akan menyesuaikan tingkat pendidikan siswa. Pada jenjang sekolah dasar, guru akan mengenalkan konsep koperasi dan nilai gotong royong.
Sementara siswa SMP akan mempelajari struktur organisasi koperasi serta fungsi pengurusnya. Untuk tingkat SMA, siswa mulai mendalami kewirausahaan berbasis koperasi.
“Kami ingin siswa memahami sistem ekonomi kerakyatan dan membangun budaya kerja sama sejak usia sekolah,” jelasnya.
Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah juga menggandeng berbagai pihak untuk menyempurnakan materi pembelajaran tersebut.
Pembahasan kurikulum berlangsung melalui Focus Group Discussion (FGD) di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Kota Semarang, pada 5–7 Mei 2026.
Forum itu melibatkan Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Kanwil Kemenag Jateng, Dinas Pendidikan Kota Semarang, praktisi koperasi, serta tim ahli pendidikan.
Tim penyusun mulai merancang materi sejak Oktober 2025 bersama guru dan pegiat koperasi di Jawa Tengah.
Bramianto menyebut para peserta memberikan respons positif terhadap rencana penerapan pendidikan koperasi di sekolah karena program tersebut dinilai mampu memperkuat karakter gotong royong dan kemandirian ekonomi generasi muda.
