SEMARANG, Kabarsatu.id – Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) kembali memperkuat sinergi antardaerah dengan menyepakati tiga klaster kerja sama baru, yaitu ketahanan energi, pengelolaan sampah, serta pembangunan giant sea wall lintas provinsi.
Kesepakatan tersebut lahir dalam rapat kerja 10 pemerintah provinsi yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).
Tiga sektor baru ini melengkapi enam bidang kerja sama yang telah lebih dulu disepakati pada tahun 2025, meliputi ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Sepuluh provinsi yang menandatangani nota kesepahaman bersama tersebut terdiri atas DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa hasil rapat kerja tahun ini harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata oleh seluruh daerah.
Ia meminta setiap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi, pemetaan, serta penyusunan strategi implementasi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Menurutnya, persoalan ketahanan pangan, energi, hingga pengelolaan sampah tidak lagi dapat diselesaikan secara terpisah.
Dibutuhkan kerja sama lintas kabupaten, kota, hingga provinsi agar stabilitas ekonomi dan pelayanan publik semakin kuat.
Ia mencontohkan distribusi komoditas pangan dari Jawa Tengah seperti cabai dan bawang merah yang selama ini menjadi pemasok utama bagi banyak daerah.
Namun, di sisi lain, harga komoditas tersebut di wilayah produsen justru sempat mengalami lonjakan, sehingga diperlukan pengelolaan distribusi yang lebih terintegrasi.
Selain sektor pangan, isu ketahanan energi juga menjadi perhatian serius akibat dampak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai langkah menjaga stabilitas energi nasional.
Ahmad Luthfi juga menyoroti persoalan sampah yang menjadi prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa target zero sampah yang dicanangkan pemerintah pusat harus dipercepat dengan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai daerah.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui target zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktik-praktik baik yang sudah ada,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa 10 provinsi anggota FKD-MPU memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, mencapai sekitar 62 persen.
Karena itu, ia meminta seluruh daerah memastikan seluruh rencana aksi yang telah disepakati benar-benar berjalan efektif, termasuk agenda baru terkait energi dan pengelolaan sampah.
Menurut Bima Arya, sektor energi menjadi pekerjaan rumah bersama. Presiden telah mengarahkan agar harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir tahun, sekaligus mendorong percepatan transformasi kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya konektivitas distribusi dalam menjaga ketahanan pangan.
Kepala daerah diminta aktif turun ke lapangan untuk memastikan infrastruktur distribusi bahan pokok berjalan lancar sehingga pasokan aman dan harga tetap terkendali.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, menjelaskan bahwa hasil rapat kerja gubernur akan ditindaklanjuti melalui forum organisasi perangkat daerah (OPD) pada Juni 2026.
Forum tersebut akan membahas rencana aksi teknis di setiap bidang kerja sama agar implementasi di lapangan berjalan lebih terarah dan terukur.
Ia menambahkan, dari enam klaster yang telah berjalan sejak 2025, sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling progresif.
Saat ini, 10 provinsi tengah mematangkan konsep paket wisata lintas daerah dalam satu jalur perjalanan terpadu guna memperkuat daya tarik wisata regional.
Selain itu, kerja sama bidang pangan juga terus diperkuat melalui koordinasi 12 BUMD pangan dari 10 provinsi. Salah satu program yang sedang disiapkan adalah dashboard pangan bersama yang memuat data stok serta harga bahan pokok secara real time.
Ke depan, bahkan muncul wacana pembentukan holding pangan antarprovinsi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di seluruh daerah.
