SEMARANG | Kabarsatu.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempertahankan kebijakan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai.
Kebijakan tersebut kembali ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat menghadiri peresmian empat dealer resmi BYD Haka Auto di Jawa Tengah yang berlangsung di Semarang, Rabu (17/6/2026).
Menurut Sumarno, insentif tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
“Untuk kendaraan listrik berbasis baterai, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memberikan pembebasan PKB dan BBNKB,” ujarnya.
Kebijakan itu mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/161 Tahun 2026 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang ditetapkan pada 29 Mei 2026.
Dalam sambutannya yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, Sumarno menyambut positif ekspansi BYD Haka Auto melalui pembukaan cabang baru di Semarang, Solo, Magelang, dan Klaten.
Kehadiran jaringan dealer baru dinilai dapat memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Jawa Tengah.
Ia menjelaskan, kendaraan listrik memiliki banyak keuntungan, mulai dari mendukung pengurangan emisi hingga efisiensi biaya operasional.
Selain itu, Indonesia memiliki potensi sumber energi yang melimpah untuk menopang kebutuhan kendaraan listrik di masa depan.
“Potensi energi kita sangat besar, baik dari tenaga surya, angin, maupun panas bumi. Ini menjadi modal penting untuk mendukung transisi energi nasional,” katanya.
Sumarno juga membagikan pengalamannya menggunakan kendaraan listrik sebagai mobil dinas selama hampir tiga tahun.
Menurutnya, biaya operasional kendaraan listrik jauh lebih hemat dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak.
Ia mencontohkan perjalanan dinas hingga wilayah Jawa Timur yang hanya membutuhkan biaya pengisian daya sekitar Rp178 ribu, sementara biaya perjalanan tol mencapai hampir tiga kali lipatnya.
Selain mendorong penggunaan kendaraan listrik, Sumarno mengingatkan pentingnya layanan purna jual bagi konsumen.
Menurutnya, kualitas layanan setelah pembelian menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.
“Semoga langkah ini menjadi bagian dari transformasi Jawa Tengah menuju pemanfaatan energi hijau yang lebih luas,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menilai Jawa Tengah memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
Karena itu, wilayah ini dipandang memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak perkembangan kendaraan listrik nasional.
Ia menegaskan bahwa percepatan penggunaan kendaraan listrik membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, penyedia infrastruktur hingga masyarakat.
“Kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Di sisi lain, CEO BYD Haka Auto (PT Bumi Hijau Motor), Hariadi Kaimuddin, mengatakan kendaraan listrik tidak hanya menawarkan efisiensi biaya bagi pengguna, tetapi juga berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah sehingga pengembangan kendaraan listrik dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
“Dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di dalam negeri, kendaraan listrik dapat menjadi solusi menuju kemandirian energi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
