SEMARANG | Kabarsatu.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerjunkan 1.437 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan hingga 31 Agustus 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari sensus nasional yang digelar setiap satu dekade untuk memetakan kondisi perekonomian Indonesia secara komprehensif.
Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Tjahyono, menyampaikan bahwa sensus tersebut bertujuan mengumpulkan data seluruh aktivitas usaha yang tersebar di berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hingga sektor jasa.
Menurutnya, data yang terkumpul nantinya akan memberikan gambaran mengenai struktur dan perkembangan ekonomi daerah, termasuk potensi sektor usaha yang menjadi penopang perekonomian Kota Semarang.
Selain mendata pelaku usaha yang telah terlihat secara langsung, petugas juga akan menjangkau rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi atau usaha rumahan yang belum teridentifikasi. Pendataan tersebut sekaligus menjadi sarana pemutakhiran informasi sosial dan ekonomi masyarakat.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, seluruh petugas telah menjalani pelatihan dan pembekalan sebelum diterjunkan ke lapangan.
Mereka berasal dari berbagai kalangan masyarakat yang lolos seleksi sebagai mitra statistik BPS, mulai dari mahasiswa, lulusan perguruan tinggi, hingga ibu rumah tangga.
Setiap petugas dibekali surat tugas resmi, kartu identitas, dan rompi khusus sebagai tanda pengenal saat melakukan pendataan di lingkungan masyarakat.
Pada tahap awal pelaksanaan, petugas terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk lurah, ketua RW, dan ketua RT, guna memastikan proses pendataan berjalan lancar dan mendapat dukungan masyarakat.
Pendataan akan menjangkau sekitar 11.300 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau RT yang tersebar di seluruh Kota Semarang.
Masing-masing petugas bertanggung jawab mendata sekitar 10 hingga 20 RT sesuai wilayah tugasnya.
BPS Kota Semarang mengajak masyarakat serta para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada petugas.
Keterbukaan masyarakat dinilai menjadi faktor utama dalam menghasilkan data berkualitas yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Data yang valid sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” kata Rudi.
Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan, tetapi juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membaca peluang pasar dan merancang strategi pengembangan bisnis di masa mendatang.
Sebelum pelaksanaan pendataan dimulai, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memimpin Apel Siaga Petugas Sensus Ekonomi Jawa Tengah di Lapangan Simpang Lima Semarang.
Apel tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BPS RI, Sony Harry Wibowo Arimadji, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Melalui kegiatan tersebut, para petugas diharapkan semakin siap menjalankan tugas di lapangan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi pembangunan yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
