BANDUNG | KabarSatu.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjaga kepastian bagi sektor swasta serta iklim investasi nasional. Hal itu disampaikan dalam Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Selasa (28/4).
Dalam paparannya, Purbaya mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global merupakan dinamika yang terus berlangsung, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara. Karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus tetap menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan. Untuk memperkuat hal tersebut, pemerintah terus melakukan langkah konkret melalui debottlenecking yang dijalankan oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
“Maka dari itu, kami akan terus jaga sektor swasta agar terus tumbuh, salah satunya dengan Satgas P2SP atau debottlenecking,” ujarnya.
Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan pajak baru dalam waktu dekat, khususnya sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat membaik. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menutup potensi kebocoran penerimaan negara, bukan dengan menaikkan beban pajak.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran penting aparat penegak hukum dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk di daerah.
“Kalau ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” tegasnya.
Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan aparat hukum, diharapkan iklim usaha semakin kondusif, kepercayaan investor meningkat, serta stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.
