KLATEN, Kabarsatu.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya menjaga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2026/2027 tetap bersih, transparan, dan bebas praktik titipan.
Penegasan itu ia sampaikan saat membuka pelaksanaan SPMB di SMAN 1 Kemalang, Kabupaten Klaten, Selasa (19/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Luthfi juga memperkenalkan slogan “No Titip-titip, No Jastip” sebagai bentuk peringatan keras terhadap praktik percaloan maupun jasa penitipan siswa.
Menurut Luthfi, seluruh calon siswa harus mengikuti proses seleksi sesuai aturan tanpa campur tangan pihak mana pun.
Ia mengaku tidak akan memberi toleransi terhadap pihak yang mencoba memanfaatkan jalur penerimaan siswa baru untuk kepentingan pribadi.
“Semua harus berjalan sesuai aturan. Tidak ada ruang untuk titipan ataupun jasa penitipan dalam SPMB di Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah favorit, tetapi dari kesungguhan siswa dalam belajar dan mengembangkan kemampuan diri.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Luthfi, membuka ruang pengawasan seluas-luasnya kepada masyarakat agar proses penerimaan siswa berjalan jujur dan terbuka.
Jika muncul pelanggaran yang disertai bukti kuat, aparat penegak hukum akan langsung mengambil tindakan.
“Kita ingin menciptakan sistem pendidikan yang adil dan bisa dipercaya masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menjelaskan kapasitas penerimaan SPMB tahun ini mencapai 231.724 kursi yang tersebar dalam 6.442 rombongan belajar.
Jumlah tersebut mencakup sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai 567.500 siswa.
Untuk memperluas akses pendidikan, Pemprov Jateng bekerja sama dengan 139 SMA/SMK swasta melalui program sekolah kemitraan.
Program itu menyediakan kuota bagi 5.004 siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan penuh dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
Sadimin menambahkan, sistem SPMB tahun ini memanfaatkan integrasi berbagai basis data, mulai dari Dapodik, EMIS Kemenag, DTSEN, hingga data kependudukan dari Dispermasdesdukcapil Jateng.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah kini mengelola sistem informasi SPMB secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga sekolah tidak lagi menanggung biaya operasional sistem.
“Tahun lalu pelaksanaan SPMB Jawa Tengah berjalan baik dan minim aduan. Tahun ini kami ingin hasilnya lebih maksimal lagi,” ujar Sadimin.
