SEMARANG, Kabarsatu.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan langkah baru dalam dunia pendidikan sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan dengan memasukkan pendidikan perkoperasian ke dalam kurikulum sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Program ini menjadi yang pertama di Indonesia dan menjadi upaya nyata untuk menanamkan pemahaman tentang koperasi sejak usia dini, agar generasi muda memahami pentingnya ekonomi berbasis kebersamaan dan gotong royong.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, menyampaikan hal tersebut saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKKM Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (5/5/2026).
Menurut Sumarno, keberadaan koperasi saat ini mulai kehilangan daya tarik di tengah masyarakat, padahal koperasi pernah menjadi kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi nasional, salah satunya melalui keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD).
Ia menilai, salah satu persoalan utama yang dihadapi koperasi saat ini terletak pada kualitas sumber daya manusia dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap filosofi koperasi itu sendiri.
“Koperasi berbeda dengan bisnis pada umumnya. Di dalamnya ada perpaduan antara keuntungan ekonomi dan nilai sosial. Ada semangat kebersamaan, gotong royong, dan keputusan tertinggi berada di tangan anggota. Nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan kembali,” ujar Sumarno.
Ia menegaskan, langkah ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung program Presiden RI terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pemerintah ingin memastikan kesalahan masa lalu, seperti lemahnya pengelolaan sejumlah koperasi desa, tidak kembali terulang.
Karena itu, pendidikan koperasi dinilai perlu dikenalkan sejak bangku sekolah agar generasi penerus memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep ekonomi kerakyatan.
“Kami ingin anak-anak sejak SD sudah mengenal koperasi, lalu berlanjut di SMP hingga SMA. Harapannya, ke depan koperasi benar-benar dikelola oleh SDM yang memahami ruh koperasi, bukan sekadar menjalankan usaha biasa,” tambahnya.
Program ini rencananya juga akan disampaikan kepada Menteri Koperasi agar bisa menjadi model nasional dan diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan bahwa kurikulum ini akan diterapkan di sekolah umum maupun madrasah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.
Menurutnya, selama ini pembelajaran ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum memberi perhatian khusus pada pendidikan koperasi.
Padahal, pada era 1980-an, pendidikan koperasi pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.
FGD finalisasi kurikulum ini berlangsung selama tiga hari dan melibatkan 40 tenaga ahli dari berbagai instansi, termasuk Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, praktisi koperasi, hingga tim ahli kurikulum.
Pemprov Jateng menargetkan kurikulum ini mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang.
Dengan langkah tersebut, Jawa Tengah optimistis dapat melahirkan generasi muda yang cerdas secara ekonomi, memiliki kepedulian sosial, serta semangat gotong royong dalam membangun bangsa melalui koperasi.
