SEMARANG | Kabarsatu.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan menerjunkan 36.891 petugas ke seluruh wilayah provinsi.
Program pendataan berskala besar ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Kamis (18/6/2026).
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, para kepala daerah, serta jajaran BPS se-Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus.
Menurutnya, kualitas data yang terkumpul akan sangat menentukan ketepatan arah pembangunan daerah maupun nasional.
“Data yang valid menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan. Karena itu masyarakat perlu memberikan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Pelaksanaan sensus berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat.
Luthfi menjelaskan, hasil pendataan nantinya akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi di setiap daerah, sehingga pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, data tersebut juga menjadi referensi penting dalam menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk aktif menyosialisasikan pelaksanaan sensus kepada masyarakat agar proses pendataan berjalan lancar.
Menurutnya, pelaku usaha dari berbagai sektor, termasuk usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha rumahan, tidak perlu khawatir memberikan informasi karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan urusan perpajakan.
“Data yang diberikan masyarakat aman dan terlindungi. Tujuannya murni untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut Jawa Tengah memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Berdasarkan data awal, terdapat hampir lima juta unit usaha di provinsi ini atau sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
Ia menilai keberhasilan pendataan di Jawa Tengah akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas data ekonomi nasional.
Sonny menjelaskan, terdapat sejumlah pembaruan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dibandingkan periode sebelumnya.
Selain mencakup sektor pertanian, sensus kali ini juga menjangkau rumah tangga yang menjalankan aktivitas usaha, termasuk bisnis berbasis digital.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat banyak pelaku usaha menjalankan bisnis dari rumah melalui platform media sosial dan marketplace, sehingga diperlukan pendataan langsung untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi tersebut.
“Banyak usaha sekarang beroperasi secara digital dan tidak terlihat secara fisik. Karena itu petugas perlu melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Fokus utama sensus ini adalah memperoleh gambaran aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, bukan untuk kepentingan perpajakan.
Di lapangan, petugas sensus akan melakukan wawancara langsung menggunakan kuesioner yang telah disiapkan.
Sebelum proses pendataan dimulai, petugas terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat sensus kepada warga.
Salah satu petugas sensus di Kecamatan Gunungpati, Anastasia Putri, mengungkapkan bahwa edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar warga memahami manfaat pendataan tersebut.
Hingga saat ini, ia telah mendata sekitar 20 kepala keluarga. Tantangan yang sering ditemui adalah masih adanya keraguan sebagian warga saat menjawab pertanyaan terkait kondisi ekonomi dan pendapatan.
Meski demikian, Anastasia berharap masyarakat semakin terbuka karena seluruh informasi yang diberikan dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan.
Untuk menjamin keamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, setiap petugas dibekali surat tugas resmi, surat rekomendasi pemerintah daerah, serta identitas berupa rompi khusus saat bertugas di lapangan.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan investasi, pembinaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
