SEMARANG | Kabarsatu.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar mengutamakan pembelian telur dari peternak lokal.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku Program MBG di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).
Menurut Taj Yasin, keberadaan ribuan dapur penyedia makanan bergizi gratis harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga harus menjadi penggerak roda ekonomi daerah.
Ia menegaskan bahwa para petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari keberadaan program nasional tersebut.
“SPPG harus mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, kebutuhan bahan pangan yang digunakan sebaiknya berasal dari petani dan peternak di Jawa Tengah,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai sekitar 720 ribu kilogram setiap pekan.
Jumlah tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kapasitas produksi telur di Jawa Tengah yang mencapai jutaan ton dalam setahun.
Selain telur, kebutuhan daging ayam untuk mendukung pelaksanaan MBG juga cukup besar, yakni lebih dari 1,4 juta kilogram per minggu.
Kondisi ini dinilai menjadi peluang besar bagi peternak lokal untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan.
Untuk memastikan potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menyusun kesepakatan bersama dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi peternak, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kesepakatan itu nantinya akan mengatur agar kebutuhan bahan baku utama SPPG diprioritaskan dari hasil produksi daerah.
Taj Yasin mencontohkan, apabila terdapat SPPG yang beroperasi di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayuran, ikan, maupun bahan pangan lainnya sebaiknya terlebih dahulu dipenuhi oleh pemasok dari wilayah tersebut sebelum mengambil pasokan dari luar daerah.
Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya membantu meningkatkan penyerapan hasil produksi lokal, tetapi juga dapat mengurangi biaya distribusi serta menjaga kestabilan harga komoditas di tingkat petani dan peternak.
Ia juga menyoroti masih adanya peternak yang menjual telur dengan harga jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar para peternak memperoleh keuntungan yang layak.
“Kami ingin program ini benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Jangan sampai hasil produksi peternak terserap, tetapi harga jualnya masih berada di bawah standar yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyatakan bahwa komitmen penggunaan bahan baku lokal akan diperkuat melalui pengawasan yang melibatkan Satgas MBG di tingkat kabupaten dan kota bersama BGN.
Saat ini, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah telah melibatkan ribuan pelaku usaha sebagai bagian dari rantai pasok pangan.
Tercatat sebanyak 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta hampir 8.000 pemasok lainnya turut mendukung penyediaan bahan pangan untuk program tersebut.
Dengan semakin besarnya keterlibatan pelaku usaha lokal, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah.
