SEMARANG | Kabarsatu.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai langkah nyata melindungi masyarakat dari ancaman pinjaman online ilegal, rentenir, hingga maraknya judi online.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas edukasi keuangan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Program yang dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan yang aman dan legal, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan produktif bagi pelaku usaha.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, masih terdapat banyak potensi ekonomi di berbagai daerah yang belum berkembang optimal karena keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.
Ia menilai pembangunan ekosistem keuangan yang inklusif harus mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa-desa, sehingga masyarakat dan pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan usaha mereka.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru di sektor keuangan.
Kemudahan transaksi secara daring kerap dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan pinjaman ilegal maupun praktik perjudian online.
Menurutnya, banyak masyarakat yang terjebak pinjaman ilegal karena prosesnya sangat mudah dan dapat dilakukan tanpa pengawasan keluarga.
Kondisi serupa juga terjadi pada perjudian daring yang kini menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Karena itu, edukasi keuangan dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan dan tidak mudah tergiur tawaran yang merugikan.
Untuk memperluas jangkauan edukasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan sosialisasi hingga ke desa-desa.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyebaran informasi mengenai bahaya pinjaman ilegal dan pentingnya menggunakan layanan keuangan resmi.
Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyebut penguatan pembiayaan sektor pangan, peningkatan literasi keuangan, digitalisasi layanan keuangan daerah, serta penguatan sinergi dengan industri jasa keuangan menjadi fokus utama TPAKD pada tahun 2026.
Dari sisi ekonomi, Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan data OJK, pertumbuhan ekonomi provinsi ini pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,89 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Penyaluran kredit untuk sektor UMKM juga terus meningkat dan telah menembus ratusan triliun rupiah.
Di samping itu, berbagai program TPAKD telah memberikan dampak nyata.
Jutaan masyarakat telah mengikuti kegiatan literasi keuangan, jutaan pelajar memiliki rekening tabungan, dan program pembiayaan untuk melawan praktik rentenir terus berkembang dengan jumlah penerima manfaat yang semakin besar.
Melalui penguatan literasi keuangan dan perluasan akses layanan formal, Pemprov Jawa Tengah berharap masyarakat semakin terlindungi dari jebakan pinjol ilegal, rentenir, dan judi online, sekaligus mampu memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
