SEMARANG | Kabarsatu.id – Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam memperkuat perekonomian daerah melalui perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah tersebut dinilai penting mengingat ruang fiskal pemerintah daerah yang semakin terbatas dalam mendukung pembangunan ekonomi.
Dorongan itu disampaikan dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) yang digelar di Semarang, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keberadaan BPD harus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Menurutnya, kemudahan akses modal menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus dijawab oleh sektor perbankan daerah.
Di Jawa Tengah sendiri terdapat jutaan pelaku UMKM yang sebagian besar bergerak pada sektor usaha mikro.
Potensi tersebut diyakini mampu menjadi penggerak ekonomi apabila didukung permodalan yang memadai dan program pembiayaan yang mudah dijangkau.
Selain memperkuat pembiayaan UMKM, Luthfi juga menyoroti pentingnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Ia berharap BUMD dapat lebih aktif mengendalikan pasokan serta menjaga kestabilan harga berbagai kebutuhan pokok yang sering mengalami gejolak di pasaran.
Menurutnya, penguatan ekonomi daerah memerlukan kerja sama lintas sektor. Pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, media, hingga lembaga pengawas keuangan perlu membangun sinergi untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI Prof. Mas’ud menyampaikan bahwa BPD memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem perbankan nasional.
Dengan aset yang mencapai lebih dari seribu triliun rupiah, BPD memiliki kapasitas besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.
Ia menilai, tantangan ekonomi saat ini menuntut BPD untuk terus bertransformasi menjadi lembaga yang lebih kuat, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Dengan demikian, peran BPD tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan.
Komisaris Utama Bank Jateng Adnas menambahkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola, penguatan manajemen risiko, serta inovasi layanan menjadi kunci agar BPD tetap kompetitif.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan akan memperbesar kontribusi BPD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Forum FKDK BPDSI menjadi momentum penting bagi jajaran BPD se-Indonesia untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan daya saing lembaga sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.
